TERNATE, INITIMES – Pengelolaan sumber daya alam, khususnya industri nikel di Maluku Utara, kembali menjadi perhatian kalangan pemuda. Besarnya investasi dan pertumbuhan industri dinilai harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara di Jati Hotel Ternate, Sabtu (31/10/2026).
Mengangkat tema “Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah”, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati momentum Sumpah Pemuda sekaligus merefleksikan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, serta akademisi ekonomi Universitas Khairun (Unkhair), Mochtar Adam.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemuda dan elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan ekonomi politik lokal dan nasional, termasuk arah pembangunan serta pengelolaan kekayaan alam di Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya telah menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pemerintah.
Namun, menurutnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus menjadi momentum untuk memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.
“Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri,” kata Rustam.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat menikmati manfaat ekonomi serta bagaimana kelestarian lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang.
“Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” lanjutnya.
Rustam menambahkan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, akademisi ekonomi Universitas Khairun, Mochtar Adam, turut mengapresiasi sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai langkah strategis untuk membangun kekuatan ekonomi dari tingkat akar rumput.
“Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa,” ujar Mochtar.
Lebih jauh, Mochtar menyoroti posisi strategis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Jangan sampai aktivitas industri justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.
“Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
Mochtar juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo. Namun, ia mengingatkan agar penghematan anggaran benar-benar diarahkan pada program produktif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di antaranya pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, hingga infrastruktur kampung nelayan.
“Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara. Para pemuda yang hadir mendorong pengelolaan sumber daya alam secara adil, penguatan pengawasan lingkungan, serta kebijakan ekonomi nasional yang lebih memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat lokal.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Perlindungan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan ke depan.
Melalui forum tersebut, HMI Badko Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program dan kebijakan pemerintah di daerah demi mendorong pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Tinggalkan Balasan