SOFIFI, INITIMES — Ketika kemarau memanjang dan ancaman kekeringan mulai menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat, pemerintah dituntut tidak sekadar hadir, tetapi bergerak cepat.
Di Maluku Utara, tantangan itu menjadi semakin kompleks. Kondisi geografis yang didominasi wilayah kepulauan membuat penanganan krisis air, penyelamatan lahan pertanian hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Menjawab situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dan sejumlah instansi terkait memperkuat kolaborasi untuk menghadapi dampak El Nino dan kemarau panjang.
Bukan hanya menunggu laporan datang, langkah penanganan diarahkan untuk memastikan air sampai ke titik yang membutuhkan.
Plt. Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetyo, mengatakan BWS mengoptimalkan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) melalui PPK OP1 untuk merespons kondisi krisis air di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penanganan difokuskan pada tiga kebutuhan strategis, yakni menjaga ketersediaan air bagi lahan irigasi persawahan agar tidak mengalami gagal panen, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta mendukung pasokan air dalam penanganan Karhutla.
“Hingga saat ini, penanganan darurat telah dilakukan di sekitar 28 titik lokasi kejadian di Maluku Utara,” ungkap Budi Prasetyo.
Menyelamatkan Sawah, Memastikan Air untuk Masyarakat
Dampak kekeringan tidak hanya berbicara tentang berkurangnya debit air. Bagi masyarakat petani, kekeringan dapat berarti ancaman langsung terhadap keberlangsungan musim tanam dan hasil panen.
Karena itu, BWS Maluku Utara bersama Dinas PUPR dan Dinas Pertanian melakukan intervensi dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang masih tersedia.
Pompa digunakan untuk mengalirkan air dari sumber terdekat menuju kawasan pertanian yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan di Desa Sidomulyo, Halmahera Timur.
Hasilnya, sekitar 418 hektare lahan sawah berhasil diselamatkan dari potensi gagal panen.
Di sisi lain, kebutuhan air bersih masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Sebanyak 290.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada 5.059 jiwa masyarakat terdampak.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa penanganan krisis air tidak berhenti pada koordinasi di ruang rapat. Di lapangan, armada, pompa dan personel digerakkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar.
Dukungan juga diberikan untuk penanganan Karhutla di dua lokasi, termasuk kawasan Sindangoli.
Dari Laporan Warga, Langsung ke Lapangan
Untuk mempercepat respons, BWS Maluku Utara bersama Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BPBD dan Balai Cipta Karya membangun pola penanganan bersama melalui Posko.
Sistem ini dirancang agar laporan masyarakat mengenai krisis air dapat segera ditindaklanjuti.
BWS juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp yang disematkan pada akun media sosial resmi BWS Maluku Utara.
Mekanismenya sederhana. Ketika laporan diterima, tim Posko akan melakukan pengecekan terhadap kondisi dan lokasi, termasuk mencari sumber air terdekat yang memungkinkan dimanfaatkan.
Setelah itu, armada tangki maupun pompa air (alkon) didorong menuju lokasi yang membutuhkan.
Pola kerja tersebut menjadi bagian dari semangat yang dipegang BWS Maluku Utara dalam menjalankan instruksi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU melalui tagline:
“Cari, Temukan, Eksekusi.”
Tiga kata tersebut menggambarkan pendekatan yang menempatkan kecepatan respons dan tindakan nyata sebagai bagian penting dalam penanganan kondisi darurat.
Kepulauan Bukan Alasan untuk Berhenti Bergerak
Namun, menangani krisis air di Maluku Utara bukan perkara sederhana.
Bentang wilayah kepulauan membuat jarak menjadi tantangan tersendiri. Sumber air yang tersedia tidak selalu berada di lokasi masyarakat yang membutuhkan.
Budi Prasetyo mencontohkan penanganan di Pulau Dowora, Halmahera Selatan.
Ketika sumber air di pulau tersebut mengering total, pasokan air bersih harus didatangkan dari pulau seberang menggunakan kapal.
Tantangan serupa juga terjadi ketika bantuan harus dikirim menuju Pulau Taliabu. Distribusi logistik membutuhkan waktu pelayaran kapal sekitar satu hingga dua hari.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Maluku Utara membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan armada dan peralatan. Ia membutuhkan koordinasi, perencanaan serta kemampuan untuk bergerak di tengah karakter geografis kepulauan.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara sekaligus Ketua IKA UNDIP Malut, Rismani Iriyanto Djafar, menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan kewajiban pemerintah yang dijamin oleh undang-undang.
Karena itu, menurutnya, kolaborasi tidak cukup berhenti pada pembagian tugas administratif, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan.
Salah satu bentuknya adalah penggabungan armada mobil tangki milik Dinas PUPR dengan dukungan BBM serta peralatan pompa dari BWS.
Dengan pola tersebut, sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi dapat saling menguatkan. Ketika kebutuhan meningkat, kapasitas penanganan pun dapat diperluas melalui kerja bersama.
Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa menghadapi dampak El Nino dan kemarau panjang bukan pekerjaan satu lembaga.
Ia membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, BWS, BPBD, perangkat teknis, sektor pertanian hingga masyarakat.
Tidak Hanya Menunggu Hujan
Di tengah kondisi kemarau yang panjang, pemerintah juga menempuh langkah lain untuk mengurangi dampak kekeringan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama BNPB dan BPBD menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya memicu turunnya hujan di wilayah yang terdampak kekeringan.
Langkah tersebut melengkapi penanganan langsung di lapangan yang dilakukan melalui distribusi air, pengoperasian pompa serta penyelamatan lahan pertanian.
Dengan demikian, respons terhadap kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan: memenuhi kebutuhan yang mendesak sekaligus mengupayakan pemulihan kondisi melalui intervensi teknologi.
Memastikan Negara Hadir di Tengah Krisis
El Nino dan kemarau panjang adalah tantangan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Namun, dampaknya dapat diminimalkan ketika pemerintah mampu bergerak cepat, terkoordinasi dan hadir sampai ke titik terjauh.
Bagi Maluku Utara, tantangan geografis kepulauan justru menuntut pola kerja yang lebih adaptif.
Dari 28 titik penanganan darurat, penyelamatan sekitar 418 hektare sawah, distribusi 290.000 liter air bersih kepada 5.059 jiwa, hingga dukungan terhadap penanganan Karhutla, kolaborasi BWS Maluku Utara dan Pemprov Maluku Utara menunjukkan satu pesan penting:
krisis air tidak cukup dihadapi dengan menunggu. Ia harus dicari sumbernya, ditemukan solusinya, dan segera dieksekusi.
Karena pada akhirnya, di tengah kemarau yang panjang, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar program yang disiapkan, tetapi seberapa cepat air benar-benar tiba di tangan masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang mengalami krisis air bersih maupun ancaman kekeringan lahan untuk memanfaatkan layanan hotline pengaduan melalui media sosial resmi BWS Maluku Utara, sehingga laporan dapat segera diteruskan kepada tim penanganan di lapangan.
Tinggalkan Balasan