TERNATE, INITIMES – Kolaborasi program perhutanan sosial seluas 1.900 hektare yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan di Maluku Utara diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian kearifan lokal.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) RI, Veronica Tan, Senin (26/10/2026) saatbmelakukan kunjungan di Pulo Tareba, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas Presiden dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, dengan perempuan sebagai penggerak utama pembangunan.
Menurut Veronica, kolaborasi melalui program Kebun Pangan Perempuan tidak sekadar memberikan akses terhadap lahan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Tujuannya agar program prioritas Presiden benar-benar bisa sampai ke desa. Perempuan menjadi corong atau champion-nya,” ujar Veronica.
Ia menjelaskan, program tersebut akan dikolaborasikan dengan Kementerian Kehutanan melalui pengembangan perhutanan sosial dan program Integrated Development. Pendampingan kepada kelompok perempuan nantinya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengembangan komoditas hingga peningkatan nilai ekonomi hasil produksi.
Veronica menilai, Maluku Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan kebun pangan berbasis kearifan lokal, terutama dalam mengembalikan kejayaan rempah-rempah yang menjadi identitas daerah.
“Dengan Kementerian Kehutanan, kita merajut kembali kejayaan rempah. Kemudian kita jahit dengan Kebun Pangan Perempuan, di mana perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian tanah dan mengembalikan kearifan budaya,” katanya.
Ia berharap, melalui pengembangan kawasan tersebut, berbagai komoditas rempah yang selama ini mulai hilang dapat kembali ditemukan dan dibudidayakan oleh masyarakat.
Perempuan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Veronica menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan kelompok perempuan dalam mengelola lahan secara produktif dan menghasilkan nilai ekonomi.
Karena itu, pemerintah akan melihat komoditas yang paling potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.
Pendampingan juga akan melibatkan kementerian terkait, perguruan tinggi, serta berbagai pihak yang memiliki kapasitas dalam pengembangan pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal.
“Kita akan melatih mereka, melakukan pendampingan sampai mereka memiliki nilai ekonomi. Nanti kita lihat komoditas apa yang bisa dikembangkan. Ini adalah sebuah ekosistem yang kita bentuk,” jelasnya.
Menurut Veronica, pendekatan tersebut menjadi penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada penyerahan akses lahan, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan dan keluarga di desa.
Ia juga berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menjadi model percontohan atau benchmarking bagi pengembangan program serupa di Maluku Utara.
Pulau Tareba Berpotensi Jadi Kawasan Ekowisata dan Layak Anak
Selain penguatan ketahanan pangan, Veronica melihat Pulo Tareba memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat.
Ia menilai, pengembangan kebun pangan perempuan dapat menjadi bagian dari daya tarik kawasan, sekaligus memperkuat hubungan antara pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Veronica menekankan, pengembangan kawasan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Ini sebenarnya sudah menjadi kawasan ekowisata. Kita gotong royong bersama, tetapi mengambil kebutuhan dari masyarakat. Bukan top down, melainkan bottom up,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mendorong Pulo Tareba menjadi salah satu kawasan yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Maluku Utara.
Menurutnya, kebun pangan perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat bercocok tanam, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal lingkungan, budaya, serta pentingnya menjaga kelestarian alam sejak dini.
“Saya ingin mengatakan bahwa Kebun Pangan Perempuan bukan sekadar kebun, tetapi juga tempat pendidikan bagi anak-anak sehingga bisa menciptakan ekosistem yang baik,” tegas Veronica.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut akan terus diperkuat bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum, agar pengembangan kawasan berjalan secara terpadu.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, pelestarian rempah, serta pengembangan ekowisata dapat berjalan beriringan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara.
Untuk diketahui, sejumlah Wamen juga turut bersama-sama dan berdialog dengan masyarakat diantaranya, Wamenhut RI Rohmat Marzuki, sejumlah pejabat Kementerian yang didampingi langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Tinggalkan Balasan