TERNATE, INITIMES — Penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takome, Kota Ternate, tak hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate mulai menyiapkan pembenahan kawasan, mulai dari pembangunan pagar pembatas sepanjang 1.700 meter hingga perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill.
Langkah tersebut dibahas saat Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman meninjau langsung lokasi kebakaran, Kamis (15/10/2026).
Peninjauan dilakukan ketika api masih menyala di sejumlah titik. Rombongan mendekati lokasi terdampak dan berdialog dengan petugas serta masyarakat sekitar untuk mengetahui perkembangan pemadaman sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan.
Sherly turut didampingi Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly, Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar, Kepala BPJN Maluku Utara Abdul Hamid Payapo, Kepala BWS Maluku Utara Budi Prasetyo, serta perwakilan Balai Cipta Karya, BPBPK dan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Pemadaman Baru 70 Persen, Peralatan Diperkuat
Sherly mengatakan progres penanganan kebakaran telah mencapai sekitar 70 persen. Namun, angka tersebut belum berarti kebakaran selesai ditangani. Petugas masih harus memastikan seluruh titik api benar-benar padam agar tidak kembali membesar.
“Ini menjadi titik krusial. Kita harus memastikan penanganan sampai 100 persen agar api benar-benar padam dan tidak kembali membesar,” kata Sherly.
Menurutnya, proses pemadaman masih menghadapi tantangan berat karena petugas harus bekerja di tengah suhu panas dan kepulan asap. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan dukungan peralatan terus diperkuat.
Saat ini, penanganan didukung dua unit ekskavator milik Pemkot Ternate, dua ekskavator dari Kementerian Pekerjaan Umum, lima dump truck, serta sejumlah mobil tangki air dan kendaraan pemadam kebakaran.
BWS Maluku Utara dijadwalkan menambah dua mobil tangki air mulai Jumat (16/10/2026). Selain itu, Pemprov Maluku Utara akan memanfaatkan alat geolistrik untuk mencari sumber air baru sebagai dasar penentuan lokasi sumur bor.
Dukungan teknis lainnya mencakup penggantian selang pemadam yang rusak serta penambahan nosel panjang bercabang untuk menjangkau titik api di bagian dalam tumpukan sampah.
Bantuan juga datang dari sejumlah pihak. PT Sampoerna memberikan 200 masker, PT Antam menyediakan satu unit mobil pemadam kebakaran, sementara Brimob dan Polres Ternate turut mendukung penanganan dengan water cannon.
“Penanganan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, pemadam kebakaran, Satpol PP, DLH, BPBD, serta instansi pemerintah kota dan provinsi,” ujar Sherly.
Posko Kesehatan dan 50 Set APD untuk Petugas
Di tengah proses pemadaman, keselamatan dan kondisi kesehatan petugas menjadi perhatian pemerintah.
Dinas Kesehatan Maluku Utara bersama Pemkot Ternate akan membuka posko kesehatan di lokasi mulai Jumat (16/10/2026). Posko tersebut akan dilengkapi oksigen dan multivitamin untuk mendukung kebutuhan petugas selama bertugas.
Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan 50 set alat pelindung diri (APD) untuk menunjang keselamatan personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
TPA Takome Disiapkan Beralih ke Sanitary Landfill
Di luar penanganan darurat, pemerintah menyiapkan langkah pembenahan sistem pengelolaan sampah di TPA Takome.
TPA yang memiliki luas sekitar 30 hektare itu dilaporkan telah terisi sekitar 80 persen dan menerima kurang lebih 120 ton sampah setiap hari. Sekitar 80 persen sampah yang masuk disebut merupakan sampah organik.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Maluku Utara berencana menggandeng Pemkot Ternate dan pihak swasta untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk.
Pemerintah juga merencanakan perubahan sistem pengelolaan dari open dumping menjadi sanitary landfill. Sistem tersebut akan dilengkapi jalur penyaluran gas yang aman sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang.
“Selain itu, sistem open dumping akan diganti dengan sanitary landfill, dilengkapi jalur penyaluran gas yang aman untuk mencegah kebakaran,” kata Sherly.
Pagar 1.700 Meter Dibangun dengan Skema Sharing Cost
Salah satu agenda pembenahan yang disiapkan adalah pembangunan pagar pembatas sepanjang 1.700 meter di kawasan TPA Takome, termasuk sekitar 500 meter pada bagian depan.
Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar mengatakan pembangunan pagar tersebut direncanakan menggunakan skema sharing cost atau pembiayaan bersama antara Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Ternate.
Besaran anggaran belum ditetapkan karena masih harus dihitung melalui penyusunan rencana anggaran biaya (RAB). Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Pemkot Ternate untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan.
“Kebutuhan anggaran pembangunan pagar akan dihitung melalui penyusunan RAB, kemudian dikoordinasikan bersama Pemkot Ternate untuk tindak lanjut pelaksanaannya,” kata Risman.
Selain pembangunan pagar, Dinas PUPR Maluku Utara juga akan menindaklanjuti penanganan jalan tani sepanjang lima kilometer di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, khususnya di RT 08.
Drone Termal hingga Sumur Bor Masuk Rencana Penanganan
Sejumlah kebutuhan teknis lainnya turut masuk dalam agenda koordinasi lintas instansi.
Kebutuhan drone termal untuk memantau titik panas serta peninjauan dokumen pengelolaan sampah TPA Takome akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, kebutuhan sumur bor berdasarkan kajian geolistrik dan dua mobil tangki air akan dikoordinasikan dengan BWS Maluku Utara serta Cipta Karya. Adapun kebutuhan selang pemadam untuk dua unit mobil pemadam kebakaran akan ditindaklanjuti oleh BPBD Provinsi Maluku Utara.
Risman mengatakan, rencana intervensi pemerintah juga mencakup bantuan untuk Masjid Takome serta penanganan ganti rugi tanaman dan rumah warga di sekitar lokasi.
“Intervensi lainnya mencakup bantuan untuk Masjid Takome yang akan dikoordinasikan dengan Camat Ternate Barat, Hamid, serta penanganan ganti rugi tanaman dan rumah warga di sekitar lokasi yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujarnya.
Pembenahan TPA Takome kini mencakup dua agenda besar: menuntaskan pemadaman kebakaran dan menyiapkan perbaikan sistem pengelolaan sampah. Dukungan peralatan, pembangunan infrastruktur, penguatan keselamatan petugas, hingga koordinasi penanganan dampak terhadap warga menjadi bagian dari rencana yang disiapkan pemerintah.
Pelaksanaan setiap rencana tersebut selanjutnya bergantung pada koordinasi antarinstansi, perhitungan kebutuhan anggaran, serta tindak lanjut teknis di lapangan.
INITIMES — Menyajikan informasi, mengawal perkembangan.
Tinggalkan Balasan