LABUHA, INITIMES — Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengapresiasi langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.

Apresiasi itu disampaikan Bassam menyusul kegiatan Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penguatan Implementasi E-Kontrak pada E-Katalog Versi 6 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah.

Menurut Bassam, digitalisasi pengadaan merupakan langkah strategis untuk memodernisasi sistem pemerintahan sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan integritas dalam setiap proses pengadaan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, atas terselenggaranya kegiatan ini. Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kebutuhan yang harus terus didorong agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” kata Bassam.

Ia menilai, penerapan E-Kontrak pada E-Katalog Versi 6 berpotensi mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan proses pengadaan secara lebih cepat dan efisien, sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu, implementasi sistem tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, akuntabilitas diharapkan meningkat dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

“Kami optimistis melalui penguatan implementasi E-Katalog Versi 6, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Halmahera Selatan akan semakin meningkat dan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Bassam juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi digital pengadaan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia agar sistem dapat diterapkan secara optimal.

Karena itu, ia berharap kegiatan pembinaan dan penguatan implementasi sistem pengadaan digital dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara.

“Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga seluruh daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tutup Bassam.(*)