SOFIFI, INTIMES — Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai membuahkan hasil. Jumlah titik kebakaran yang sebelumnya mencapai 64 titik kini turun drastis menjadi hanya lima titik.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan sebelum pelaksanaan OMC, luas lahan yang terbakar tercatat lebih dari 260 hektare. Setelah bantuan OMC dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disetujui pada pekan keempat Agustus dan pesawat mulai beroperasi sejak 5 September 2026, kondisi karhutla mengalami penurunan signifikan.
“Hingga 10 September, hanya tersisa lima titik kebakaran dengan luas sekitar 12 hektare,” kata Sherly kepada awak media di landasan pacu Bandara Sultan Baabullah, Kota Ternate, Kamis (10/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Sherly usai mengikuti rapat bersama BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara untuk mengevaluasi pelaksanaan OMC dan kondisi kebakaran serta kekeringan di wilayah Maluku Utara.
Menurut Sherly, pelaksanaan OMC juga mulai berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah. Hujan telah turun di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, serta Kota Tidore.
“Hari ini telah dilakukan penerbangan OMC yang keenam dengan penyebaran enam ton garam (NaCl),” jelasnya.
Sherly mengatakan operasi tersebut diperpanjang hingga 12 September 2026. Langkah ini dilakukan dengan sasaran agar hujan dapat turun secara lebih merata di seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Namun, sejumlah wilayah masih belum mendapatkan hujan, di antaranya Kota Ternate, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Selatan.
Sherly Fokus Tangani Kekeringan
Selain karhutla, Sherly juga menyoroti persoalan kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bersih yang mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemprov Maluku Utara akan bekerja sama dengan Balai Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mendistribusikan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah yang membutuhkan.
Sementara untuk jangka panjang, Pemprov Maluku Utara tengah melakukan pendataan terhadap wilayah yang membutuhkan pembangunan sumur bor, terutama di pulau-pulau kecil.
“Pendanaan akan digabungkan dari APBN, APBD, dan CSR agar seluruh desa dan pulau di Maluku Utara terjamin akses air bersihnya,” ujar Sherly.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga meminta para bupati dan wali kota agar tetap bergerak cepat apabila kembali ditemukan titik api.
Ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BWS, dan instansi terkait, terutama dalam penanganan kebutuhan air bersih masyarakat.
Sherly juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kebakaran baru, terlebih kondisi cuaca masih kering di sejumlah wilayah.
“Kita berdoa semoga uap air dan pembentukan awan segera terbentuk di daerah yang belum hujan, sehingga OMC dapat menyasar seluruh wilayah Maluku Utara,” pungkas Sherly.
Tinggalkan Balasan