TERNATE, INITIMES — Sebuah kunci berpindah tangan. Di balik benda kecil itu, ada harapan besar sebuah keluarga untuk akhirnya tinggal di rumah yang aman dan layak.
Abdul Wahid Setya Budi, penarik ojek di Kelurahan Tubo, Kota Ternate, akhirnya menerima kunci rumah barunya melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bagi Abdul Wahid, rumah yang sehat dan layak selama ini bukan sesuatu yang mudah diwujudkan. Penghasilannya sebagai penarik ojek membuat kebutuhan sehari-hari harus menjadi prioritas, sementara impian memiliki hunian yang aman bagi keluarga terus menunggu.
Abdul Wahid tercatat sebagai warga dalam kategori kemiskinan ekstrem atau Desil 1. Kini, rumah baru itu menjadi jawaban atas salah satu kebutuhan dasar keluarganya.
Penyerahan rumah dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Ketua Umum TP Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian. Keduanya kemudian memotong pita di depan rumah sebagai tanda dimulainya pemanfaatan hunian tersebut.
Namun, bagi pemerintah, pembangunan rumah tidak berhenti pada berdirinya dinding dan atap.
Gubernur Sherly menegaskan, program RTLH merupakan bagian dari upaya mengembalikan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi paling membutuhkan.
“RTLH ini bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi tentang mengembalikan harkat, martabat, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga masyarakat kita yang paling membutuhkan.”
Target RTLH Meningkat
Program RTLH menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Pada 2025, pemerintah membangun 700 unit rumah. Angka itu meningkat menjadi 1.200 unit pada 2026, yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Khusus Kota Ternate, pemerintah mengalokasikan 70 unit bantuan RTLH pada tahun ini.
Dari target 1.200 unit tersebut, sekitar 40 persen telah selesai dibangun. Sementara 60 persen lainnya masih dalam proses dengan progres fisik sekitar 70 persen.
Program itu tidak hanya berupa pembangunan rumah baru. Sebanyak 150 unit dialokasikan untuk pembangunan rumah baru, 700 unit untuk peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah, serta 325 unit untuk pembangunan dapur sehat.
Rumah Layak, Lingkungan Juga Harus Layak
Usai menyerahkan bantuan, Sherly berdialog langsung dengan warga Kelurahan Tubo. Dari pertemuan tersebut, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting: keterbatasan air bersih dan akses jalan.
Persoalan itu menunjukkan bahwa rumah layak tidak berdiri sendiri. Hunian yang sehat membutuhkan lingkungan yang juga mampu menunjang kehidupan sehari-hari.
Sherly memastikan kebutuhan tersebut akan ikut diperjuangkan.
“Kami tidak hanya membangun rumahnya, tapi juga ekosistem kehidupannya.”
Untuk persoalan air bersih, pemerintah akan mengusulkan alokasi CSR untuk pembangunan sumur bor. Sementara pembangunan akses jalan kelurahan akan diusulkan agar segera dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dengan demikian, program RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih jauh, program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kehidupan yang lebih layak—mulai dari rumah yang aman hingga lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Penyerahan rumah di Kelurahan Tubo turut dihadiri Direktur Fasilitasi LKAD PKK dan Posyandu Kemendagri RI Nita Roslin, Pelaksana Tugas Sekretaris Umum TP Posyandu Safriyati Safrizal, Ketua Tim Pembina Posyandu Maluku Utara Rusni Sarbin, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan