HALSEL, INITIMES – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) bergerak menangani krisis air bersih dan air minum yang dialami warga Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.
Langkah penanganan dilakukan dengan memperbaiki kapal milik masyarakat yang selama ini menjadi sarana pengangkut pasokan air minum dari Dusun Doksili menuju Desa Dowora.
Pilihan tersebut dinilai lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan pemerintah harus menyewa kapal pengangkut air maupun Landing Craft Tank (LCT) setiap kali pasokan air dibutuhkan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.
“Sudah beberapa hari ini perhatian ditujukan pada kebutuhan air, kebakaran, kekeringan,” kata Risman, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, Desa Dowora menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius pemerintah. Selama ini, kebutuhan air minum masyarakat di desa tersebut dipasok dari Dusun Doksili melalui jalur laut.
Namun, distribusi air terhenti setelah kapal pengangkut mengalami kerusakan mesin. Kondisi itu kemudian berdampak langsung terhadap ketersediaan air minum bagi masyarakat Dowora.
Di tengah kendala tersebut, warga masih dapat memanfaatkan sumur bor yang tersedia di sekitar permukiman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, air dari sumur bor tersebut terasa payau sehingga tidak layak digunakan sebagai air konsumsi.
Pemerintah pun memisahkan penanganan kebutuhan air bersih dan air minum. Air sumur bor dimanfaatkan untuk mandi dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan kebutuhan air minum dipenuhi melalui bantuan pemerintah.
“Untuk minum mereka pakai bantuan. Kalau masih kekurangan air minum, kita buka layanan untuk disuplai kembali,” ujarnya.
Hasil koordinasi antara Dinas PUPR Maluku Utara dan BWS, bantuan air minum telah disalurkan ke Desa Dowora pada 18–19 Agustus 2026.
Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan sebagai solusi jangka pendek. Agar distribusi air dapat kembali berjalan secara mandiri, kapal yang selama ini melayani jalur Doksili–Dowora dipilih untuk diperbaiki.
Pada 27 Agustus 2026, bantuan biaya operasional diserahkan untuk mendukung proses perbaikan mesin kapal tersebut.
Risman menjelaskan, perbaikan kapal masyarakat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menyewa LCT setiap kali mengangkut air.
Dengan mengoptimalkan sarana transportasi yang sudah tersedia di wilayah tersebut, distribusi air diharapkan dapat dilakukan secara rutin setelah kapal selesai diperbaiki.
“Kalau kapal itu sudah bisa jalan, nanti pengangkutan air bisa dilakukan secara rutin. Jadi tidak setiap saat harus menyewa LCT,” jelasnya.
Selain menangani kebutuhan air di Dowora, pemerintah juga terus memantau sejumlah wilayah lain yang mengalami kekurangan air akibat kekeringan.
Dinas PUPR Maluku Utara bersama BWS melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
Risman mengatakan instruksi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait penanganan kekeringan telah diteruskan kepada jajaran teknis untuk segera ditindaklanjuti di lapangan.
“Intinya perintah dari Ibu Gubernur disampaikan ke kita, kemudian kita koordinasi dengan BWS,” katanya.
Ia berharap proses perbaikan kapal di Dowora dapat segera diselesaikan sehingga jalur distribusi air dari Doksili menuju Dowora kembali berfungsi.
Dengan demikian, kebutuhan air minum masyarakat dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap bantuan air yang sifatnya sementara.
Bagi warga Desa Dowora yang masih membutuhkan bantuan air minum, dapat menghubungi Posko Induk BWS di +62 823-4311-2991 atau PIC Dinas PUPR Maluku Utara di +62 812-4344-4117.
Tinggalkan Balasan