Tiga Kunci Pengendalian Inflasi: Komitmen, Kolaborasi, dan Konsistensi
TERNATE, INITIMES — Inflasi kerap terdengar sebagai istilah ekonomi yang jauh dari percakapan sehari-hari. Padahal, dampaknya paling cepat dirasakan masyarakat ketika harga beras, minyak goreng, cabai, bawang, hingga ongkos transportasi bergerak naik. Di Maluku Utara, persoalan itu menjadi lebih rumit karena kondisi geografis kepulauan membuat distribusi pangan bergantung pada jalur antardaerah dan ketersediaan infrastruktur penyimpanan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi di kanal IKA Undip Maluku Utara yang dipandu Ajin Titaheluw. Hadir sebagai narasumber Dr. Jufri Jacob, M.Si, akademisi ekonomi Universitas Khairun Ternate; Sri Haryanti Hatari, M.Si, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan; serta Jefry Tanasy, Kepala Perum Bulog Cabang Ternate.
Percakapan berlangsung santai, tetapi membawa persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: bagaimana pemerintah menjaga harga tetap terjangkau ketika kebutuhan meningkat, pasokan terbatas, dan biaya distribusi di wilayah kepulauan relatif tinggi.
KETIKA HARGA NAIK DAN MASYARAKAT MULAI RESAH
Dr. Jufri Jacob menjelaskan inflasi dengan contoh sederhana. Ketika masyarakat tetap mengantre membeli kebutuhan pokok meski mengetahui harganya mahal, kebutuhan terhadap barang tersebut telah menjadi bagian dari persoalan ekonomi rumah tangga.
Dalam pengertian ekonomi, inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung dalam suatu periode. Penyebabnya tidak tunggal. Permintaan masyarakat yang meningkat dapat mendorong harga naik. Begitu pula ketika pasokan berkurang atau biaya produksi meningkat.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika faktor eksternal ikut bermain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, misalnya, dapat memengaruhi harga berbagai komoditas impor seperti gandum dan kedelai.
Di Maluku Utara, persoalan tersebut memiliki lapisan tambahan: distribusi antarpulau.
Keterbatasan gudang, ongkos transportasi, jarak antardaerah, hingga ketergantungan pada pasokan dari luar daerah membuat harga pangan tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi produksi.
Menurut Jufri, kenaikan harga juga harus dilihat secara hati-hati. Tidak setiap kenaikan harga dalam satu atau dua hari dapat disebut inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga yang berlangsung dalam periode tertentu.
DEFLASI TIDAK SELALU KABAR BAIK
Sri Haryanti Hatari mengatakan pengendalian inflasi menjadi agenda rutin pemerintah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri secara berkala melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.
Menurut dia, salah satu persoalan utama yang harus diantisipasi adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang.
Namun, pemerintah juga tidak boleh serta-merta bergembira ketika angka inflasi turun. Deflasi, yang secara sederhana berarti penurunan tingkat harga secara umum, dapat menjadi sinyal yang kurang baik jika terjadi karena daya beli masyarakat melemah.
“Jangan sampai harga turun karena masyarakat tidak punya kemampuan membeli,” menjadi salah satu kekhawatiran dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar angka inflasi yang rendah. Yang lebih penting adalah menjaga agar aktivitas ekonomi tetap bergerak dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
JULI: INFLASI TURUN, HARGA TETAP DIAWASI
Data yang dipaparkan Sri menunjukkan inflasi tahunan atau year on year pada Juli 2026 berada di angka 3,95 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Juni yang berada pada kisaran 5,5 persen.
Secara bulanan atau month to month, terjadi deflasi sebesar 0,67 persen.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh turunnya harga LPG, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Namun, tekanan harga belum sepenuhnya hilang.
Bawang putih, bensin, dan transportasi udara masih memberikan andil terhadap inflasi.
Kondisi itu menunjukkan bahwa inflasi daerah tidak hanya ditentukan oleh harga pangan. Transportasi dan energi juga memiliki pengaruh besar terhadap biaya hidup masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.
EMPAT K: HARGA, PASOKAN, DISTRIBUSI, KOMUNIKASI
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sri, menggunakan strategi 4K dalam pengendalian inflasi: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kerja sama dengan Perum Bulog menjadi salah satu bagian penting dari strategi tersebut.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah terbatasnya infrastruktur pergudangan. Saat ini, fasilitas gudang Bulog berada antara lain di Ternate dan Tobelo.
Pemerintah Provinsi juga menyiapkan aset di kawasan Kota Baru yang direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pergudangan pangan. Tujuannya sederhana: memperpendek rantai distribusi dan mengurangi risiko kerusakan komoditas yang mudah rusak.
Gerakan Pangan Murah atau GPM juga diperkuat. Kegiatan tersebut tidak lagi semata-mata dilakukan secara insidental, tetapi mulai disusun dalam kalender bersama, termasuk dengan Bank Indonesia.
Bagi pemerintah, komunikasi menjadi sama pentingnya dengan ketersediaan barang. Informasi yang keliru dapat memicu kepanikan. Ketika masyarakat berbondong-bondong membeli barang karena khawatir harga akan semakin tinggi atau stok akan habis, tekanan terhadap pasokan justru semakin besar.
BULOG DAN PROBLEM KEPULAUAN
Jefry Tanasy melihat persoalan pangan Maluku Utara dari sisi yang berbeda: logistik.
Bulog memiliki penugasan penting dalam menjaga stabilitas harga beras, khususnya beras SPHP, serta komoditas tertentu seperti Minyak Kita.
Namun, karakter geografis Maluku Utara membuat pekerjaan itu tidak sederhana.
Wilayah yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan jaringan gudang yang tersebar. Tanpa gudang yang dekat dengan pusat konsumsi, biaya dan waktu distribusi akan meningkat.
Karena itu, tahun ini direncanakan pembangunan lima kompleks pergudangan baru di Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
Sementara pembangunan fasilitas di Taliabu dan Halmahera Barat direncanakan pada 2027, antara lain karena persoalan penyediaan lahan hibah.
Jika rencana tersebut terealisasi, jaringan logistik pangan Bulog akan lebih dekat dengan daerah konsumen. Dampaknya diharapkan bukan hanya memperkuat stok, tetapi juga memperpendek jalur distribusi.
MINYAK KITA, PERSOALAN YANG BELUM SELESAI
Di antara berbagai komoditas pangan, Sri memberi perhatian khusus terhadap Minyak Kita.
Harga di pasar disebut dapat mencapai Rp22.000 hingga Rp24.000, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET yang disebut sekitar Rp16.000.
Persoalannya, Bulog tidak menjadi satu-satunya distributor.
Menurut Jefry, porsi distribusi Minyak Kita terbagi antara pihak swasta dan BUMN pangan. Sekitar 65 persen berada di tangan swasta, sedangkan 35 persen berada pada BUMN pangan, termasuk Bulog dan ID Food.
Situasi itu berbeda dengan beras SPHP yang pengendaliannya lebih kuat berada di Bulog.
Karena itu, kemampuan Bulog untuk melakukan intervensi harga Minyak Kita tidak sebesar ketika mengendalikan beras SPHP.
Pengawasan tetap dilakukan. Bulog bersama Satgas Pangan Polda Maluku Utara melakukan inspeksi ke pasar. Namun, persoalan harga tidak selalu berhenti pada stok di gudang Bulog.
Pedagang, menurut Jefry, kerap mengaku mendapatkan pasokan dari distributor swasta dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, stok murah dari Bulog cepat terserap karena tingginya permintaan.
INFLASI BUKAN HANYA URUSAN PEMERINTAH
Bagi Jufri, pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata.
Akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh politik, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Salah satu yang perlu dijaga adalah psikologi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang memicu panic buying.
Pemerintah mungkin dapat mengendalikan pasokan, tetapi tanpa komunikasi publik yang baik, kepanikan tetap bisa menciptakan kelangkaan semu.
Jufri bahkan mendorong adanya penelitian yang secara khusus melihat peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi di Maluku Utara.
Sri menyambut gagasan tersebut. Menurut dia, akademisi perlu lebih banyak dilibatkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ia juga membuka ruang bagi keluarga besar IKA Undip untuk ikut berkontribusi melalui sebuah gagasan yang disebut “Alumni Undip Food Security Initiative for North Maluku”.
Gagasan tersebut diarahkan pada penguatan satu data pangan serta pemetaan komoditas pangan di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Data menjadi penting karena kebijakan pangan membutuhkan informasi yang akurat: daerah mana yang surplus, daerah mana yang defisit, komoditas apa yang diproduksi, kapan musim panen berlangsung, dan ke mana komoditas tersebut harus didistribusikan.
TIGA KATA UNTUK MENUTUP PERCAKAPAN
Diskusi yang dipandu Ajin Titaheluw itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan: menjaga harga pangan bukan pekerjaan satu lembaga.
Bulog membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah membutuhkan data dari akademisi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian distribusi. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar.
Dari rangkaian pembicaraan tersebut, Ajin merangkum tiga kata yang dianggap menjadi kunci: komitmen, kolaborasi, dan konsistensi.
Sementara Sri sebelumnya telah menyodorkan empat kata lain: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
Dua rangkaian kata itu bertemu pada satu persoalan yang sama: pangan bukan sekadar soal harga di pasar. Ia menyangkut daya beli, distribusi, infrastruktur, kebijakan, bahkan kepercayaan masyarakat.
Di Maluku Utara, menjaga harga pangan berarti menjaga agar pulau-pulau yang terpisah laut tetap terhubung dalam satu rantai pasokan.
Dan pekerjaan itu, tampaknya, masih panjang.
Tinggalkan Balasan