SOFIFI, INITIMES — Penghargaan itu kembali datang ke tempat yang sama. Untuk kedua kalinya berturut-turut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara meraih predikat Sangat Inovatif dalam ajang Inovasi Award.
Capaian tersebut menjadi penanda bahwa inovasi di lingkungan BPBJ Maluku Utara bukan sekadar proyek sesaat. Di bawah kepemimpinan Kepala BPBJ, Hairil Hi. Hukum, upaya membangun tata kelola pengadaan yang lebih baik terus dipertahankan dan dikembangkan.
Penghargaan Inovasi Award 2025 itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, kepada Hairil Hi. Hukum dalam rangkaian Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin, 10 Agustus 2026.
Samsuddin menyambut capaian tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada perangkat daerah yang mampu menghadirkan gagasan baru sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan.
Namun ia mengingatkan, penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“Penghargaan ini bukanlah garis finis, melainkan titik tolak untuk melangkah lebih jauh. Capaian yang sudah diraih harus diiringi dengan penyelesaian seluruh pekerjaan yang masih tertunda. Jangan biarkan ada janji yang belum ditunaikan dan tugas yang belum tuntas. Selesaikanlah dengan sebaik-baiknya,” kata Samsuddin di hadapan peserta apel.
Pesan itu menempatkan penghargaan dalam konteks yang lebih luas. Predikat inovatif tidak cukup hanya dibuktikan melalui piagam. Ia harus tercermin dalam pekerjaan yang selesai, pelayanan yang membaik, serta tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat nyata.
Bagi BPBJ Maluku Utara, capaian tahun ini juga bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Setahun sebelumnya, pada 2024, lembaga tersebut telah menerima penghargaan serupa di bawah kepemimpinan Hairil Hi. Hukum.
Predikat Sangat Inovatif yang kembali diraih untuk kali kedua berturut-turut memperlihatkan adanya kesinambungan. Inovasi tidak berhenti sebagai program tahunan, tetapi mulai menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan BPBJ.
Di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal itu menjadi penting. Tata kelola yang baik menuntut proses yang transparan, akuntabel, sekaligus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Kini, setelah kembali mendapat pengakuan, pekerjaan BPBJ justru bertambah. Hairil Hi. Hukum bersama seluruh jajaran dituntut mempertahankan capaian sekaligus melahirkan terobosan berikutnya.
Predikat Sangat Inovatif bukan lagi sekadar penghargaan. Ia menjadi ukuran sekaligus tantangan: sejauh mana inovasi mampu diterjemahkan menjadi tata kelola pengadaan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan memberi manfaat bagi masyarakat Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan