SANANA, INITIMES — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui digitalisasi sistem, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kelembagaan UKPBJ.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, hingga peningkatan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat (26/6/2026), dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula.
Dalam sambutannya, Abdi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abdi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPBJ Provinsi Maluku Utara yang berkolaborasi dengan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dalam memberikan pendampingan sekaligus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Menurut Abdi, kegiatan bimtek tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan sarana untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat kompetensi, dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi serta perkembangan sistem digital.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan SPSE, kontrak elektronik, katalog elektronik, dan berbagai inovasi pengadaan kini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan efisien.
Abdi berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan menggali pengetahuan dari para narasumber.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara baik, profesional, dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah, camat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim teknis untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan.
Menurutnya, setiap proses pengadaan harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.
Setelah menyampaikan sambutan, Abdi secara resmi membuka kegiatan bimtek dan sosialisasi yang mencakup penginputan serta pencatatan kontrak elektronik di SPSE, Katalog Elektronik, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan level kematangan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula.
Sementara itu, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Hairil, kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut secara maksimal sehingga materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujarnya.(*)
Tinggalkan Balasan