LABUHA, INITIMES — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terus mendorong transformasi digital pengadaan pemerintah melalui pembinaan aparatur di Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Halmahera Selatan itu berfokus pada implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, konsolidasi pengadaan, serta penguatan tata kelola yang efektif, transparan, dan berintegritas.
Peserta kegiatan meliputi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, hingga para camat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, Agus Heriawan, menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, penerapan sistem digital tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aparatur yang profesional, kompeten, dan patuh terhadap regulasi.
“Transformasi digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksananya,” kata Agus.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi membina pemerintah kabupaten dan kota guna meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan.
Hairil menilai, tantangan pengadaan saat ini tidak hanya terletak pada pemanfaatan teknologi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-Kontrak, dan e-Katalog Versi 6, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelola proses tersebut.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman sehingga dapat diterapkan di unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Takdir Ali Mahmud, yang juga merupakan narasumber bersertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memaparkan sejumlah materi strategis. Di antaranya implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, penguatan tata kelola kontrak melalui SPSE, konsolidasi pengadaan, serta pengembangan kompetensi JF PPBJ dan PPK Tipe B.
Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026–2029 yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
Usai kegiatan, tim Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara melanjutkan agenda dengan bersilaturahmi bersama Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.
Dalam pertemuan tersebut, Bassam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Biro PBJ, atas dukungan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan di daerah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat agar penerapan sistem pengadaan digital berjalan optimal dan mampu mewujudkan tata kelola yang semakin efektif, transparan, serta berintegritas.(*)
Tinggalkan Balasan