SOFIFI, INITIMES – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (6/8/2026).
Dalam pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Sherly mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal II tahun 2026 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan capaian sekitar 15 persen.
Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut tidak akan memiliki makna apabila manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Saya baru saja menerima informasi dari BPS bahwa pada kuartal II, Provinsi Maluku Utara masih menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia di angka 15 persen. Tetapi bagi masyarakat, mereka tidak peduli pada angka pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa diterjemahkan menjadi perbaikan kehidupan mereka, maka angka tersebut hanya akan menjadi statistik yang dinikmati secara eksklusif oleh segelintir orang,” ujar Sherly.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.
Sherly menjelaskan, setelah bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin Maluku Utara selama satu setengah tahun dan menjalankan APBD Induk Tahun Anggaran 2025 serta 2026, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menyebutkan terdapat empat prioritas utama yang akan menjadi fokus pemerintah daerah.
Prioritas pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat setelah pemerintah sebelumnya menjalankan program pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
“Kami ingin memastikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terus meningkat, disertai peningkatan kesejahteraan guru, tenaga medis, serta perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya.
Prioritas kedua adalah mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Sherly, pemerataan pembangunan tidak akan tercapai tanpa infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan seluruh kawasan di Maluku Utara.
Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Adapun prioritas keempat adalah memperkuat reformasi birokrasi guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Melalui empat prioritas tersebut, Sherly berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara merata.
Tinggalkan Balasan